MK percepat jadwal putusan dismissal Pilkada menjadi 4 Februari 2025, untuk memastikan keadilan cepat dan kepastian hukum.

LHKPN Raffi Ahmad berjumlah Rp 1.033.996.390.568 yang terdiri dari puluhan motor dan mobil mewah serta bidang tanah di sejumlah wilayah.

Meskipun pekerja migran ilegal melanggar aturan keimigrasian, mereka bukanlah kriminal. Ada faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang turut berperan.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pelantikan kepala daerah terpilih yang ...

Kemendikti Saintek siapkan tiga opsi pemberian tunjangan kinerja dosen 2025, dengan anggaran hingga Rp 8,2 triliun.

“Tadi Pak Menhan Perancis menyampaikan komitmen Prancis akan selalu mendukung untuk modernisasi,” kata Kepala Biro Info ...

Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, hubungan antara PKS dan Partai Gelora tetap berjalan baik, tanpa ada permasalahan apa pun ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan media sosial ternama, TikTok Ltd, kalah melawan warga Bandung, Jawa Barat, Fenfiana Saputra, ...

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menolak gugatan TikTok terhadap warga Bandung, Fenfiana, yang punya merek baju Tik Tok.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi MK untuk membahas penundaan pelantikan kepala daerah terpilih non-sengketa ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri menduga surat izin pemasangan pagar laut di Tangerang dibuat berdasarkan girik dan ...